Connect with us

Uncategorized

Kadivmin Jabar Tanur Bunga Di Taman Pahlawan dalam Rangka Hari Dharma Karyabakti 2019

Published

on

25 oktober 2019

Oleh : Aas

SAMBUT HARI DHARMA KARYADIKA 2019, KEPALA DIVISI ADMINISTRASI JABAR PIMPIN UPACARA TABUR BUNGA DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN

BANDUNG-JARRAKPOSBANGKABELITUNG.COM- Sambut Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) tahun 2019, sejumlah pejabat dan pegawai ASN dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat gelar upacara tabur bunga pada pukul 06.30 Wib di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung. Jum’at (25/10/19).

Upacara yang dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat ini berlangsung hidmat, bertindak selaku inspektur upacara tabur bunga yakni Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko.

Usai melakukan upacara, seluruh pejabat dan peserta upacara langsung menuju makam untuk melakukan tabur bunga di makam almarhum Mayor Jenderal Mudzakir.

Saat diwawancarai oleh tim humas Kanwil Kemenkumham Jabar, Ceno selaku Inspektur upacara menuturkan,”Dalam rangka menyambut HDKD tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober nanti, kita melaksanakan rangkaian sejumlah kegiatan dan salah satunya adalah upacara tabur bunga dan ziarah ke taman makam pahlawan Cikutra ini dengan maksud untuk mengingatkan kita bahwa dalam bertugas kita harus tetap introspeksi dan mengingatkan bahwa kita menjadi besar seperti sekarang ini tidak pernah bisa lepas dari jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah serta mempertahan NKRI.”tuturnya

“Kita selaku generasi penerus bangsa, harus terus mengembangkan organisasi menjadi supaya lebih besar dan maju untuk kepentingan nusa dan bangsa ini.”tambahnya.

“Yang kita tabur ini adalah makam bapak Mayor Jenderal Mudzakir, beliau adalah Direktur Jenderal imigrasi yang meninggal pada tahun 2013 dan salah satu pahlawan imigrasi, beliau banyak meninggalkan karya-karya yang luar biasa untuk jajaran Direktorat Jenderal imigrasi.’’ujar Ceno.

Ia berharap melalui upacara tabur bunga ini, kita dapat meningkatkan kesetiaan dan kecintaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir dalam upacara tabur bunga ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budijanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris dan para pejabat Administrator dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar serta para Kepala dan perwakilan pejabat UPT se-Bandung. (red/foto Humas Jabar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

PENSIUN DIANGGAP BEBAN APBN

Published

on

By

PENSIUN DIANGGAP BEBAN APBN

Untuk PNS, TNI, POLRI
Surat terbuka

Kepada YTH :
Bp. Presiden Republik Indonesia
Bp. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Komisaris Utama dan Direktur Utama PT TASPEN PERSERO.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh .

Dengan penuh rasa prihatin sebagai seorang Pensiunan yang semasa muda telah bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa berharap lebih dengan keilkhasan yang penuh, walaupun digaji dibawah standar hidup layak .

Foto. Gedung PT.Taspen dok.Annual report ID

Akan tetapi tidak adanya penghargaan dan sedikit perhatian kepada para Pensiunan dari Pemerintah Bapak Joko Widodo, Bapak Bambang Brojo Negoro Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menganggap Pensiunan adalah manusia-manusia tak berarti yang hanya menjadi Beban Negara. Yang memberati APBN pada tiap tahun.

Bapak-bapak yang terhormat, kalau boleh saya yang rendah bertanya Dimana Uang Tabungan Pensiun Kami? Uang Pensiun PNS itu bukan bagian dari APBN tapi merupakan Hasil Tabungan Pensiun yang dikumpulkan dan dipotong dari gaji tiap bulan, walaupun dengan gaji yang ada dibawah standar kehidupan yang layak.

Tabungan Pensiun itu sebuah tabungan asuransi yang dikembangkan secara bunga bertumbuh setiap bulan selama 30 tahun Yang apa bila diperhitungan dengan standar BI rate uang pensiun terendah PNS Gol II itu akan mencapai Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.

Perhitungan dengan Standar BI Rate 6% pertahun yang dipotong dari 4,75 % gaji selama 30 tahun akan menghasilkan Dana Pensiun mencapai Rp 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ) Sedangkan Golongan III sebesar sampai Rp 1.000.000.000,- (satu milyard) atau pensiun per bulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah.) sedangkan selama ini yang kami terima sebagai uang pensiun hanya sekitar 40% dari potensi Dana Pensiun yang kami tabung.

Mengapa Kami PENSIUNAN masih dianggap menjadi beban APBN?

Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan yang terhormat, uang pensiun itu uang tabungan kami yang kami pinjamkan bukan uang belas kasihan Negara Kepada Kami. Adalah sangat tidak layak bila kami Pensiunan dianggap menjadi Beban Negara apapun alasannya.

Betapa ganjilnya bahwa kami para pensiunan dianggap sampah kehidupan yang menjadi beban Pemerintah saat ini, yang seharusnya berani mengambil tanggung jawab Pemerintah yang terdahulu.

Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan dengan disaksikan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT.TASPEN PERSERO yang makan Gaji dari Tabungan pensiun Kami, tolong hargai kami sebagai mana layaknya. Ingat keberadaan Pemerintahan saat ini TIDAK AKAN PERNAH TERJADI tanpa pengorbanan kami. Tanpa perjuangan kami apa yang Bapak –bapak dapatkan saat ini tidak akan pernah Bapak-Bapak rasakan.

Tolong hargai kami.

Ibnu Dawam Aziz,
Bersama Pensiunan renta yang diperhinakan.

Wartawan : Elwa’89

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KPK akan Panggil Wakil Ketua DPR RI Dari PDIP Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPR, Utut Adianto, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan politisi PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Pemanggilan itu adalah kali kedua, sebab pada Rabu (12/9/2018), Utut tidak memenuhi pemanggilan penyidik KPK.

Penjadwalan ulang sebagai saksi untuk Utut Adianto (anggota DPR),” katanya di Jakarta, Selasa (18/9/2018), seperti yang dilansir dalam impiannews.com

KPK menduga Utut mengetahui terkait kasus dugaan suap tersebut.

Diketahui, dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Tasdi dan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan tiga kontraktor, Hamdani Kosen, Librata Nababan, serta Ardirawinata Nababan.

Saat ini keempat orang tersangka selain Tasdi tengah menjalani persidangan. Sementara Tasdi masih menjalani proses penyidikan.

KPK menduga Tasdi menerima uang suap sebesar Rp 100juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center melalui Hadi Iswanto. Uang suap Rp 100 juta itu diduga bukan jumlah suap keseluruhan. Sebab commitment fee yang dijanjikan tiga orang kontraktor yakni sebesar 2,5% dari nilai proyek.

Proyek Purbalingga Islamic Center merupakan yang dikerjakan selama 3 tahun, yakni 2017-2019, dengan total nilai Rp77 miliar. Pada tahun 2017, Purbalingga Islamic Center menghabiskan dana sekitar Rp12 miliar, lalu di tahun ini proyek tersebut memakan anggaran sebesar Rp22 miliar, sedangkan di tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp43 miliar. (md)

Editor : SF

Continue Reading

Uncategorized

Sofyan Basir Bebas, MA Tolak Kasasi Jaksa

Published

on

By

Jakarta – jarrakposbangkabelitung.com – Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir akhirnya bisa menghirup udara bebas, sejalan dengan ditolaknya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mahkamah Agung. 

Dikutip dari bisnis.com, vonis kasasi ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro pada Rabu (17/6/2020). “Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum,” kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2020).

Andi menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukum, bahwa Sofyan Basir tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Diketahui, pada November 2019 silam, dalam sidang agenda putusan, majelis hakim menyatakan bahwa mantan Direktur Utama PT PLN itu tak terbukti memfasilitasi transaksi suap dari pengusaha Johannes B. Kotjo ke mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan juga eks Sekjen Golkar Idrus Marham.

Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian. Atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak. Perkara diputus pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020.”

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa Sofyan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1.

Mendengar vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.(red.)

Editor : AJR

Continue Reading

Trending