Connect with us

Berita

KPK Tunggu Staf Khusus Milenial Jokowi Segera Setorkan Laporan Harta Kekayaan

Published

on

JAKARTA – JARRAKPOSBANGKABELINTUNG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Staf Khusus (Stafsus) Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewajiban untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“KPK juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun menteri kabinet, yaitu yang menjabat sebagai Staf Khusus atau Staf Ahli. Sepanjang posisi mereka setara Eselon I, maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (03/12/2019).

Ia mengatakan bahwa KPK masih menunggu agar mereka segera menyetorkan LHKPN kepada lembaga anti rasuah tersebut.

“KPK juga menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun Kementerian yang jabatannya setara eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib lapor LHKPN,” ucapnya.

Tak hanya itu, Febri mengatakan KPK juga menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat yang terdiri dari enam menteri, empat wakil menteri dan satu kepala badan. Ia mengingatkan agar 11 pejabat itu segera menyetorkan LHKPN.

“Proses pelaporan LHKPN untuk 11 Penyelenggara negara ini masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sedangkan untuk menteri dan wakil menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2019,” katanya.

LHKPN tegas Febri dari upaya KPK dalam melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Saat ini pelaporan LHKPN sudah jauh lebih mudah, dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik. Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya. Jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK. Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut,” tuturnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KEJAGUNG RI Sebut Siapa Lagi Kalo Bukan Institusi Polri Yang Cabut Red Notice Djoko Tjandra

Published

on

By

Jakarta – JarrakposBangkabelitung – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyebut institusi Polri telah mencabut red notice buronan kelas kakap Djoko Soegiharto Tjandra dari NCB-Interpol di Lyon, Prancis.

Djoko Soegiharto Tjandra atau Djoko Tjandra merupakan buron terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp.904 miliar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono mengatakan Sesuai yang dilansir Realita (14/07/20) bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang mencabut dan memohon penerbitan red notice buronan yang ada di luar negeri selain Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Karena Interpolnya kan ada di Polri, koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri, jadi yang cabut red notice ya dia (Polri) yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia,” kata Ali, di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung RI, Senin (13/7/2020).

Namun, Ali mengaku belum mengetahui alasan dari Polri mencabut red notice buronan Djoko Soegiharto Tjandra, hingga buronan tersebut bebas keluar-masuk Indonesia.

Menurut Ali, Kejagung akan meneliti dan koordinasi dengan Polri terkait pencabutan red notice buronan kelas kakap Indonesia tersebut.

Ali juga meyakini bahwa Polri memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan lembaga lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol.

“Jadi sejauh mana komunikasi ini, masih akan kita selidiki. Dia (Polri) bisa punya kepentingan sendiri atau kepentingan lembaga lain akhirnya mencabut red notice itu,” jelas Ali.

Editor : SF

Continue Reading

Berita

Dua Pensiunan Jenderal Polisi Terseret Dalam Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa

Published

on

By

Jakarta -JarrakposBangkabelitung – Sungguh Tak menyangka Dua jenderal ini terlibat pula Sehingga sudah menetapkan Maria dan Adrian Herling Waworuntu serta 10 orang lainnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No. Pol: 86/X/2003/Dit II Eksus tertanggal 7 Oktober 2003.

pejemputan Tersangka Maria Pauline Lumowa
Yang di Ekstradisi dari Serbia oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dok.Kemenkumham

Penangkapan Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobol bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun yang dilansir reqnews tentunya tak lepas dari dua nama jenderal purnawirawan polisi yang ikut terlibat dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2004-2005) Komjen Pol (Purn) Suyitno Landung dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol (Purn) Samuel Ismoko.

Kala itu, sprindik tersebut ditandatangani Samuel Ismoko ketika Kabareskrim dijabat Suyitno Landung. Dalam proses peradilan, terungkap bahwa Suyitno dianggap terbukti menerima suap berupa mobil Nissan X-Trail Type ST (standar) seharga Rp 247 juta.

PN Jaksel pun memvonis Suyitno Landung dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Senasib, Ismoko juga terbukti menerima suap berupa travel cek Rp200 juta dari BNI dan travel cek Rp 50 juta dari atasannya.

Seluruh travel cek ini diberikan karena keberhasilan Ismoko melakukan penyidikan kasus Deposito On Call (DOC) BPD Bali pada BNI. Ismoko lantas divonis PN Jakarta Selatan selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan pada 26 September 2006.

Dalam dakwaan dan surat tuntutan terhadap Ismoko, sebenarnya JPU juga menuangkan bahwa Ismoko selaku Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri telah menerima suap Rp15,5 miliar dari Adrian Waworuntu.

Suap ini diterima Ismoko dengan konsekuensi memerintahkan bawahannya Irman Santosa selaku Kanit II Bareskrim berpangkat Kombes Polisi, untuk tidak melakukan penyitaan terhadap semua aset milik PT Brocolin Internasional.

PT Brocolin Internasional merupakan salah satu perusahaan penerima aliran dana hasil L/C fiktif BNI dalam perkara Adrian dkk. Di antara aset itu yakni tiga perkebunan dengan total nilai Rp51 miliar yang dibeli dari hasil pencairan L/C fiktif BNI Cabang Kebayoran Baru.

Berikutnya Ismoko juga menyetujui pencabutan blokir rekening PT Brocollin International dan menyetujui penjualan aset dalam bentuk tujuh buah sertifikat tanah di Cilincing, Jakarta Utara.

yang dilakukan oleh Jeffrey Baso selaku Direktur Utama PT Triranu Caraka Pacific. Total hasil penjualan aset itu sejumlah Rp6,3 miliar tapi hanya disetorkan Rp1 miliar ke BNI.

Dalam persidangan, Ismoko membantah dugaan penerimaan Rp15,5 miliar dari Adrian sebagaimana didakwakan dan dituntut JPU. Perkara atas nama Ismoko sempat naik ke tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim banding mengurangi masa pidananya selama 5 bulan pada Januari 2007. Pada 8 Februari 2007, Ismoko resmi menghirup udara bebas.

Editor : SF

Continue Reading

BENCANA ALAM

Indonesia di Guncang Gempa di Beberapa Daerah Hari ini

Published

on

By

JarrakposBangkabelitung – Belumlah Usai Gempa yang terjadi 07/07/20 di Wilayah Jawa tepatnya di Jepara pagi tadi sekitar 05.54 Wib, terjadi guncangan berkekuatan 6,1 SR dan tidak berpotensi Sunami menurut informasi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dok. SS Instagram BMKG

Hanya selang beberapa jam kemudian terjadi Gempa Bumi hingga terasa sampai Jakarta dan Bogor tepatnya lokasi pusat Gempa tersebut di sekitar RangkasBitung Provinsi Banten.

Guncangan terjadi sekitar pukul 11.45 Wib hingga salah satu warga Kalibata Jakarta Selatan,” Hidayati menurut yang diberitakan Kumparan siang ini serta diperkuat informasi dari Tweeter banyak Netizen yang melaporkan hal yang sama.

Menurut Informasi BMKG pusat Gempa tepatnya di Rangkasbitung,Banten dengan kekuatan 5,4 Magnitudo Kedalaman 82 km, dan disusul di Barat daya Pangandaran Jawabarat sekitar pukul 12-17-52 Wib, lintang -9,52 Bujur 107.27, Magnitudo 5.0 SR Kedalaman 10 km.

Editor : SF

Continue Reading

Trending