Connect with us

Berita

Mantan Dirut PT PTPN III Siap Dieksekusi Ke Lapas Sukamiskin Bandung

Published

on

Terpidana Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan akan dieksekusi ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dengan hasil putusan Vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan ke Dolly telah berkekuatan hukum tetap, Menurut Juru bicara Pelaksana tugas (plt) KPK ALI FIKRI dijakarta kemarin (18/6).

Eks Dirut PT PTPN III DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN Dok.foto/metrobali.com

Dolly Parlagutan Pulungan selanjutnya dibawa ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk melaksanakan pidana badan selama lima tahun dikurangi selama menjalani masa tahanan. Eksekusi tersebut melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/20202/PN.JKT.Pst pada Rabu, 3 Juni 2020. Dolly dihukum lima tahun serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dolly bersama Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana terbukti menerima suap SGD345 atau setara Rp3,55 miliar terkait distribusi gula kristal putih. Fulus berasal dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi.

Suap dilakukan agar Dolly dan Kadek memberikan long term contract (LTC) kepada Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN di seluruh Indonesia. Distribusi gula sejatinya diakomodasi melalui PT PN III holding perkebunan.

LTC ialah kontrak jangka panjang yang mewajibkan konsumen membeli gula ke PTPN III dengan ikatan perjanjian. Harga ditentukan penjual setiap bulan. Hal ini guna mencegah permainan dari pembeli yang hanya membeli gula saat harga murah.

Dolly terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (A-2), Selanjutnya Dolly dan Kadek akan masuk sel karantina sesuai SOP di Lapas kelas I sukamiskin Bandung. Artikel ini juga sudah terbit di Media Indonesia dengan judul yang berbeda.

Editor : SF

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Dimanakah Djoko Tjhandra dan Harun Masiku?, Bagaimana Dengan Sistem Imigrasi di Indonesia?

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Kabar yang sangat memprihatinkan, mengenaskan, memalukan dan menambah potret buruk penegakan hukum, koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Tidak heran kalau ada anggapan bahwa sistem yang berbasis IT yang dibangun oleh Kemenkumham masih ramah terhadap kejahatan, atau setidak-tidaknya ada potensi Imigrasi kita kalah dengan penjahat.

Dan ini bukan kali ini saja, polemik kasus Harun Masiku yang menyangkut kinerja Sistem yang dibangun Imigrasi juga menjadi potret buruk kinerja sistem di Imigrasi.

Dengan alasan apapun, mestinya Kemenkumham harus segera menyadari, mengevaluasi dan menyempurnakan bangunan sistem keimigrasian baik yang berbasis sumber daya manusia dan perangkat tehnologinya, termasuj melakukan audit tehnologi, agar tidak dimanipulasi.

Jangan sampai ada anggapan bahwa sistem IT yang dibangun Kemenkumhan di Imigrasi untuk melindungi penjahat dan kejatahan.

Kabar ini juga menjadi potret yang amat sangat buruk terkait dengan sinergi dan daya dukung Kemenkumham kepada penegak hukum Kejaksaan dalam memberantas kejahatan terhadap negara.

Setelah sekian lama Djoko Tjandra memperdaya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia dengan segala kejahatannya, kesekian kalinya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia diperdaya dengan mudahnya masuk ke Indonesia.

Kejadian ini seharusnya mampu menggugah political will pemimpimpin kita, Presiden kita, Aparat Penegak Hukum kita. Logikanya kalau Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia, apabila ada political will dari pemimpin kita dan ada kesungguhan dari Kepolisian untuk memburu Djoko Tjandra.

jejaknya tidak akan hilang dan mudah ditelusuri, apalagi Saya dengar pengacara Djoko Tjandra mengaku pernah ketemu di Indonesia.

Selanjutnya, karena Djoko Tjandra sedang mengajukan upaya PK, tanpa bermaksud untuk mengintervensi Independensi Hakim Agung dalam memeriksa PK tersebut, ada bijaknya berbagai kejahatan termasuk kejahatan imigrasi Djoko Tjandra menjadi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Sumber : DR.Didik Mukrianto

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KPK Bidik OTT Diantaranya Bupati Kutai Timur Kaltim

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Lagi-lagi KPK bidik oleh Tim gabungan penyelidik dan penyidik melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri membenarkan tim Bidang Penindakan KPK sedang melakukan giat lapangan berupa tangkap tangan terhadap beberapa orang di wilayah Provinsi Kaltim pada Kamis (2/7/2020).

“Deputi Penindakan (Inspektur Jenderal Polisi Karyoto) dan anggota masih bekerja. Mohon waktu, ya,” ujar Firli melalui pesan singkat kepada para jurnalis pada Kamis (2/7/2020) malam sebelum hari berganti.

Firli belum bersedia merinci siapa saja yang ditangkap, jabatan para pihak, jumlah uang yang disita oleh tim KPK, dan kaitan dugaan penerimaan dengan apa. Pasalnya kata dia, proses di lapangan masih belum selesai. Jika seluruh proses telah selesai, maka KPK pasti akan memberikan informasi secara gamblang.

“Mohon diberi waktu karena belum tuntas. Nanti pada saatnya rekan-rekan akan diberitahu,” ucapnya.

Seorang sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis (2/7/2020) menjelang siang.

Tim bergerak setelah menerima informasi dan sadapan percakapan tentang dugaan adanya rencana transaksi serah-terima uang untuk Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 Ismunandar. Sore hingga malam, tim kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan menangkap beberapa orang termasuk Ismunandar.

“Yang dibawa tim KPK di antaranya IND (Ismunandar), Bupati Kutim (Kutai Timur). Jumlah uang yang disita masih kita hitung. Rumah dinas Bupati Kutim juga sudah dipasang ‘KPK Line’, kita segel,” kata sumber sindo media

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Published

on

By


Jumat, 26 Juni 2020

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Jakarta – Jarrakposbangkabelintung – Kisruh RUU HIP telah menciptakan jarak semakin jauh dan berseberangan antar dua kutub yang selama ini memang sudah berbeda. Begitu muncul RUU HIP yang mengandung narasi memicu polemik, serta merta ruang publik menjadi lebih “panas”. Bahkan demonstrasi pun tejadi yang diwarnai dengan pembakaran bendera suatu partai.

Pemunculan RUU HIP ini, disadari atau tidak, ibarat sedang memukul sarang lebah yang bisa menyengat si pengganggu sarang.

Padahal, seharusnya “madu lebah” itu bisa dipanen tanpa memukul sarangnya. Bagaimana caranya? Ya, dengan koordinasi dan komunikasi di internal partai dan dengan berbagai organisasi keagamaan yang sangat konsen dengan keutuhan NKRI, pendukung dan pembela Pancasila.

Oleh karena itu, seharusnya RUU HIP sebagai inisiatif anggota DPR terlebih dahulu melakukan diskusi dan kajian mendalam serta konprihensip di internal partai dimana pengusung tersebut terdaftar sebagai pemilik KTA (kartu tanda anggota). Jadi, sudah lebih dulu masukan pandangan dan kebersamaan dari semua fraksi di internal partai. Dengan demikian, isi RUU HIP ini pasti lebih baik.

Setelah “matang” di internal partai, lalu mengundang berbagai organisasi keagamaan yang menurut catatan sejarah memiliki reputasi, perjuangan, komitmen kuat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila melakukan diskusi intensif dan revisi di sana sini. Jadi sudah ada perbaikan narasi dan kesepakatan awal terhadap isi RUU HIP itu. Narasi yang dihasilkan pasti lebih berwawasan kebangsaan.

Jika koordinasi dan komunikasi asertif dilakukan di internal partai dan dengan organisasi keagamaan tersebut, maka hiruk pikuk RUU HIP tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Editor : SF

Continue Reading

Trending