Connect with us

Berita

Saran IPW Hadirkan Para Keluarga korban Kasus Novel Baswedan Terdahulu Untuk Hadir di Persidangan

Published

on

JAKARTA – Jarrakposbangkabelitung | Menguak kasus Novel Baswedan Sebelumnya IPW menyarankan kepada Keluarga korban pembunuhan, penembakan, dan penyiksaan yang diduga dilakukan Novel Baswedan perlu datang ke Jakarta pada Minggu depan untuk melihat persidangan terakhir kasus Novel, agar mereka bisa menyaksikan keadilan yang diperoleh Novel, sementara mereka tak kunjung mendapatkan keadilan meski keluarganya sudah dibunuh dan disiksa oleh Novel Baswedan.

Ind Police Watch (IPW) menilai, kedatangan para korban Novel itu diperlukan agar para elit hukum di Jakarta, terutama para pakar hukum dan aktivis HAM membela Novel secara membabi buta, terbuka mata hatinya.

“Dengan kedatangan para keluarga korban dan korban ini, IPW berharap, Novel boleh saja buta matanya akibat disiram pelaku yang kini disidang PN Jakut, tapi mata hati Novel jangan sampai buta, sehingga dia mau mempertanggungjawabkan kasus pembunuhan di Bengkulu,” ujar Neta S Pane selaku Ketua Presidium Ind Police Watch dalam releasenya ke Redaksi, Sabtu (20/6/2020).

Tambah Neta, saat mengadu ke Komisi III DPR beberapa waktu lalu, M Rusli Alimsyah mengatakan, dua temannya disuruh menghadap pantai oleh Novel. Lalu Ali yang berada di belakang Novel melihat Novel mengacungkan pistolnya dan tiba tiba mengarahkan laras pistolnya ke wajah Ali, baru kemudian menembak temannya yang menghadap pantai.

Akibat ulah Novel, Yulian Yohanes meninggal dunia akibat kehabisan darah usai ditembak. Kasus penyiksaan para pencuri sarang burung walet yang diduga dilakukan Novel Baswedan terjadi pada 2004 silam.

Para korban diduga penyiksaan itu, yakni Irwansyah Siregar, Doni, Rusli Aliansyah, Dedi Nuryadi, dan Yulian Yohannes. Mereka selama lima jam disiksa. Selain dipukul dan disetrum kemaluannya, para korban juga ditembak. Peristiwa ini terjadi di Pantai Panjang Bengkulu, pukul 23.00 wib. Usai ditembak mereka masih disiksa dan baru diinterogasi hingga pukul 05.00 WIB.

Mereka tidak mendapatkan pengobatan meski dibawa ke rumah sakit. IPW berharap para korban dan keluarganya datang ke Jakarta, selain menghadiri sidang kasus Novel, mereka perlu mendatangi Istana Presiden, KPK, Komisi III DPR, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung agar Jaksa Agung segera melimpahkan kembali BAP perkara mereka karena sudah diregistrasi PN Bengkulu dengan Nomor Perkara 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.

“Para korban dan keluarganya harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sikap Jaksa Agung yang mengabaikan perintah majelis prapradilan agar kasus Novel diselesaikan di PN Bengkulu adalah sebuah sikap arogansi yang membodohi sistem hukum di negeri ini.

Sikap Jaksa Agung ini bertentangan dengan adagium hukum, restitutio in integrum, yaitu hukum seharusnya menjadi instrumen untuk memulihkan kekacauan di masyarakat,” tambah Neta.

Jaksa Agung telah mencoreng wajah hukum di negara ini, dan ini tentunya telah melecehkan harapan masyarakat yang berharap hukum hadir sebagai panglima. Jika tak kunjung melimpahkan BAP Novel ke PN Bengkulu, Jaksa Agung tidak layak sebagai seorang penegak hukum.

Untuk itu korban dan keluarga korban harus meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk ikut turun tangan terhadap persoalan ini, sebab hukum seakan sudah dibuat buta.

Sebab di dalam UU, Kejaksaan disebutkan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dan pimpinan lembaga kejaksaan adalah bagian dari badan pemerintahan. Jadi, korban dan keluarga korban perlu meminta presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi untuk turun tangan.

Akibat kasus Bengkulu ini bukan cuma anggota masyarakat yang telah dibunuh yang diduga dilakukan Novel, tapi hukum dan rasa keadilan juga sudah dibunuh akibat kasusnya tidak dituntaskan di pengadilan,”Artikel ini pun telah tayang di Metro Online dengan judul yang berbeda.

“Dalam kasus Bengkulu ini, IPW berharap, Presiden Jokowi mau turun tangan agar ada rasa percaya dari masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Sebab IPW melihat ada sebuah upaya untuk melindungi pembunuh, sebab tersangka pembunuhan itu, yakni Novel berlindung di balik nama besar yang menakutkan, yakni KPK.

Sudah pasti ini ada akal-akalan di belakang semua ini. KPK dimanfaatkan tersangka Pembunuhan. Ini adalah sebuah penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur negara dimana tersangka pembunuhan dibiarkan petantang petenteng hingga tidak tersentuh hukum,” jelas Neta.

Untuk itu Presiden harus mengarahkan kemudi hukum ke arah yang benar. Hukum harus jadi panglima dan Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung melimpahkan BAP Novel ke PN Bengkulu. Jika Jaksa Agung tidak mau Presiden harus segera menggantinya.(r/in)

Editor : SF

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Dimanakah Djoko Tjhandra dan Harun Masiku?, Bagaimana Dengan Sistem Imigrasi di Indonesia?

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Kabar yang sangat memprihatinkan, mengenaskan, memalukan dan menambah potret buruk penegakan hukum, koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Tidak heran kalau ada anggapan bahwa sistem yang berbasis IT yang dibangun oleh Kemenkumham masih ramah terhadap kejahatan, atau setidak-tidaknya ada potensi Imigrasi kita kalah dengan penjahat.

Dan ini bukan kali ini saja, polemik kasus Harun Masiku yang menyangkut kinerja Sistem yang dibangun Imigrasi juga menjadi potret buruk kinerja sistem di Imigrasi.

Dengan alasan apapun, mestinya Kemenkumham harus segera menyadari, mengevaluasi dan menyempurnakan bangunan sistem keimigrasian baik yang berbasis sumber daya manusia dan perangkat tehnologinya, termasuj melakukan audit tehnologi, agar tidak dimanipulasi.

Jangan sampai ada anggapan bahwa sistem IT yang dibangun Kemenkumhan di Imigrasi untuk melindungi penjahat dan kejatahan.

Kabar ini juga menjadi potret yang amat sangat buruk terkait dengan sinergi dan daya dukung Kemenkumham kepada penegak hukum Kejaksaan dalam memberantas kejahatan terhadap negara.

Setelah sekian lama Djoko Tjandra memperdaya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia dengan segala kejahatannya, kesekian kalinya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia diperdaya dengan mudahnya masuk ke Indonesia.

Kejadian ini seharusnya mampu menggugah political will pemimpimpin kita, Presiden kita, Aparat Penegak Hukum kita. Logikanya kalau Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia, apabila ada political will dari pemimpin kita dan ada kesungguhan dari Kepolisian untuk memburu Djoko Tjandra.

jejaknya tidak akan hilang dan mudah ditelusuri, apalagi Saya dengar pengacara Djoko Tjandra mengaku pernah ketemu di Indonesia.

Selanjutnya, karena Djoko Tjandra sedang mengajukan upaya PK, tanpa bermaksud untuk mengintervensi Independensi Hakim Agung dalam memeriksa PK tersebut, ada bijaknya berbagai kejahatan termasuk kejahatan imigrasi Djoko Tjandra menjadi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Sumber : DR.Didik Mukrianto

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KPK Bidik OTT Diantaranya Bupati Kutai Timur Kaltim

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Lagi-lagi KPK bidik oleh Tim gabungan penyelidik dan penyidik melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri membenarkan tim Bidang Penindakan KPK sedang melakukan giat lapangan berupa tangkap tangan terhadap beberapa orang di wilayah Provinsi Kaltim pada Kamis (2/7/2020).

“Deputi Penindakan (Inspektur Jenderal Polisi Karyoto) dan anggota masih bekerja. Mohon waktu, ya,” ujar Firli melalui pesan singkat kepada para jurnalis pada Kamis (2/7/2020) malam sebelum hari berganti.

Firli belum bersedia merinci siapa saja yang ditangkap, jabatan para pihak, jumlah uang yang disita oleh tim KPK, dan kaitan dugaan penerimaan dengan apa. Pasalnya kata dia, proses di lapangan masih belum selesai. Jika seluruh proses telah selesai, maka KPK pasti akan memberikan informasi secara gamblang.

“Mohon diberi waktu karena belum tuntas. Nanti pada saatnya rekan-rekan akan diberitahu,” ucapnya.

Seorang sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis (2/7/2020) menjelang siang.

Tim bergerak setelah menerima informasi dan sadapan percakapan tentang dugaan adanya rencana transaksi serah-terima uang untuk Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 Ismunandar. Sore hingga malam, tim kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan menangkap beberapa orang termasuk Ismunandar.

“Yang dibawa tim KPK di antaranya IND (Ismunandar), Bupati Kutim (Kutai Timur). Jumlah uang yang disita masih kita hitung. Rumah dinas Bupati Kutim juga sudah dipasang ‘KPK Line’, kita segel,” kata sumber sindo media

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Published

on

By


Jumat, 26 Juni 2020

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Jakarta – Jarrakposbangkabelintung – Kisruh RUU HIP telah menciptakan jarak semakin jauh dan berseberangan antar dua kutub yang selama ini memang sudah berbeda. Begitu muncul RUU HIP yang mengandung narasi memicu polemik, serta merta ruang publik menjadi lebih “panas”. Bahkan demonstrasi pun tejadi yang diwarnai dengan pembakaran bendera suatu partai.

Pemunculan RUU HIP ini, disadari atau tidak, ibarat sedang memukul sarang lebah yang bisa menyengat si pengganggu sarang.

Padahal, seharusnya “madu lebah” itu bisa dipanen tanpa memukul sarangnya. Bagaimana caranya? Ya, dengan koordinasi dan komunikasi di internal partai dan dengan berbagai organisasi keagamaan yang sangat konsen dengan keutuhan NKRI, pendukung dan pembela Pancasila.

Oleh karena itu, seharusnya RUU HIP sebagai inisiatif anggota DPR terlebih dahulu melakukan diskusi dan kajian mendalam serta konprihensip di internal partai dimana pengusung tersebut terdaftar sebagai pemilik KTA (kartu tanda anggota). Jadi, sudah lebih dulu masukan pandangan dan kebersamaan dari semua fraksi di internal partai. Dengan demikian, isi RUU HIP ini pasti lebih baik.

Setelah “matang” di internal partai, lalu mengundang berbagai organisasi keagamaan yang menurut catatan sejarah memiliki reputasi, perjuangan, komitmen kuat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila melakukan diskusi intensif dan revisi di sana sini. Jadi sudah ada perbaikan narasi dan kesepakatan awal terhadap isi RUU HIP itu. Narasi yang dihasilkan pasti lebih berwawasan kebangsaan.

Jika koordinasi dan komunikasi asertif dilakukan di internal partai dan dengan organisasi keagamaan tersebut, maka hiruk pikuk RUU HIP tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Editor : SF

Continue Reading

Trending