Connect with us

Berita

KPK akan Panggil Wakil Ketua DPR RI Dari PDIP Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut

Published

on

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPR, Utut Adianto, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan politisi PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Pemanggilan itu adalah kali kedua, sebab pada Rabu (12/9/2018), Utut tidak memenuhi pemanggilan penyidik KPK.

Penjadwalan ulang sebagai saksi untuk Utut Adianto (anggota DPR),” katanya di Jakarta, Selasa (18/9/2018), seperti yang dilansir dalam impiannews.com

KPK menduga Utut mengetahui terkait kasus dugaan suap tersebut.

Diketahui, dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Tasdi dan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan tiga kontraktor, Hamdani Kosen, Librata Nababan, serta Ardirawinata Nababan.

Saat ini keempat orang tersangka selain Tasdi tengah menjalani persidangan. Sementara Tasdi masih menjalani proses penyidikan.

KPK menduga Tasdi menerima uang suap sebesar Rp 100juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center melalui Hadi Iswanto. Uang suap Rp 100 juta itu diduga bukan jumlah suap keseluruhan. Sebab commitment fee yang dijanjikan tiga orang kontraktor yakni sebesar 2,5% dari nilai proyek.

Proyek Purbalingga Islamic Center merupakan yang dikerjakan selama 3 tahun, yakni 2017-2019, dengan total nilai Rp77 miliar. Pada tahun 2017, Purbalingga Islamic Center menghabiskan dana sekitar Rp12 miliar, lalu di tahun ini proyek tersebut memakan anggaran sebesar Rp22 miliar, sedangkan di tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp43 miliar. (md)

Editor : SF

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Dimanakah Djoko Tjhandra dan Harun Masiku?, Bagaimana Dengan Sistem Imigrasi di Indonesia?

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Kabar yang sangat memprihatinkan, mengenaskan, memalukan dan menambah potret buruk penegakan hukum, koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga.

Tidak heran kalau ada anggapan bahwa sistem yang berbasis IT yang dibangun oleh Kemenkumham masih ramah terhadap kejahatan, atau setidak-tidaknya ada potensi Imigrasi kita kalah dengan penjahat.

Dan ini bukan kali ini saja, polemik kasus Harun Masiku yang menyangkut kinerja Sistem yang dibangun Imigrasi juga menjadi potret buruk kinerja sistem di Imigrasi.

Dengan alasan apapun, mestinya Kemenkumham harus segera menyadari, mengevaluasi dan menyempurnakan bangunan sistem keimigrasian baik yang berbasis sumber daya manusia dan perangkat tehnologinya, termasuj melakukan audit tehnologi, agar tidak dimanipulasi.

Jangan sampai ada anggapan bahwa sistem IT yang dibangun Kemenkumhan di Imigrasi untuk melindungi penjahat dan kejatahan.

Kabar ini juga menjadi potret yang amat sangat buruk terkait dengan sinergi dan daya dukung Kemenkumham kepada penegak hukum Kejaksaan dalam memberantas kejahatan terhadap negara.

Setelah sekian lama Djoko Tjandra memperdaya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia dengan segala kejahatannya, kesekian kalinya Negara, Pemerintah dan Rakyat Indonesia diperdaya dengan mudahnya masuk ke Indonesia.

Kejadian ini seharusnya mampu menggugah political will pemimpimpin kita, Presiden kita, Aparat Penegak Hukum kita. Logikanya kalau Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia, apabila ada political will dari pemimpin kita dan ada kesungguhan dari Kepolisian untuk memburu Djoko Tjandra.

jejaknya tidak akan hilang dan mudah ditelusuri, apalagi Saya dengar pengacara Djoko Tjandra mengaku pernah ketemu di Indonesia.

Selanjutnya, karena Djoko Tjandra sedang mengajukan upaya PK, tanpa bermaksud untuk mengintervensi Independensi Hakim Agung dalam memeriksa PK tersebut, ada bijaknya berbagai kejahatan termasuk kejahatan imigrasi Djoko Tjandra menjadi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Sumber : DR.Didik Mukrianto

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KPK Bidik OTT Diantaranya Bupati Kutai Timur Kaltim

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Lagi-lagi KPK bidik oleh Tim gabungan penyelidik dan penyidik melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri membenarkan tim Bidang Penindakan KPK sedang melakukan giat lapangan berupa tangkap tangan terhadap beberapa orang di wilayah Provinsi Kaltim pada Kamis (2/7/2020).

“Deputi Penindakan (Inspektur Jenderal Polisi Karyoto) dan anggota masih bekerja. Mohon waktu, ya,” ujar Firli melalui pesan singkat kepada para jurnalis pada Kamis (2/7/2020) malam sebelum hari berganti.

Firli belum bersedia merinci siapa saja yang ditangkap, jabatan para pihak, jumlah uang yang disita oleh tim KPK, dan kaitan dugaan penerimaan dengan apa. Pasalnya kata dia, proses di lapangan masih belum selesai. Jika seluruh proses telah selesai, maka KPK pasti akan memberikan informasi secara gamblang.

“Mohon diberi waktu karena belum tuntas. Nanti pada saatnya rekan-rekan akan diberitahu,” ucapnya.

Seorang sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis (2/7/2020) menjelang siang.

Tim bergerak setelah menerima informasi dan sadapan percakapan tentang dugaan adanya rencana transaksi serah-terima uang untuk Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 Ismunandar. Sore hingga malam, tim kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan menangkap beberapa orang termasuk Ismunandar.

“Yang dibawa tim KPK di antaranya IND (Ismunandar), Bupati Kutim (Kutai Timur). Jumlah uang yang disita masih kita hitung. Rumah dinas Bupati Kutim juga sudah dipasang ‘KPK Line’, kita segel,” kata sumber sindo media

Editor : SF

Continue Reading

Berita

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Published

on

By


Jumat, 26 Juni 2020

KISRUH RUU HIP BUKTI LEMAHNYA KOORDINASI KOMUNIKASI PENGUSUL

Jakarta – Jarrakposbangkabelintung – Kisruh RUU HIP telah menciptakan jarak semakin jauh dan berseberangan antar dua kutub yang selama ini memang sudah berbeda. Begitu muncul RUU HIP yang mengandung narasi memicu polemik, serta merta ruang publik menjadi lebih “panas”. Bahkan demonstrasi pun tejadi yang diwarnai dengan pembakaran bendera suatu partai.

Pemunculan RUU HIP ini, disadari atau tidak, ibarat sedang memukul sarang lebah yang bisa menyengat si pengganggu sarang.

Padahal, seharusnya “madu lebah” itu bisa dipanen tanpa memukul sarangnya. Bagaimana caranya? Ya, dengan koordinasi dan komunikasi di internal partai dan dengan berbagai organisasi keagamaan yang sangat konsen dengan keutuhan NKRI, pendukung dan pembela Pancasila.

Oleh karena itu, seharusnya RUU HIP sebagai inisiatif anggota DPR terlebih dahulu melakukan diskusi dan kajian mendalam serta konprihensip di internal partai dimana pengusung tersebut terdaftar sebagai pemilik KTA (kartu tanda anggota). Jadi, sudah lebih dulu masukan pandangan dan kebersamaan dari semua fraksi di internal partai. Dengan demikian, isi RUU HIP ini pasti lebih baik.

Setelah “matang” di internal partai, lalu mengundang berbagai organisasi keagamaan yang menurut catatan sejarah memiliki reputasi, perjuangan, komitmen kuat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila melakukan diskusi intensif dan revisi di sana sini. Jadi sudah ada perbaikan narasi dan kesepakatan awal terhadap isi RUU HIP itu. Narasi yang dihasilkan pasti lebih berwawasan kebangsaan.

Jika koordinasi dan komunikasi asertif dilakukan di internal partai dan dengan organisasi keagamaan tersebut, maka hiruk pikuk RUU HIP tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Editor : SF

Continue Reading

Trending