Connect with us

Uncategorized

PENSIUN DIANGGAP BEBAN APBN

Published

on

PENSIUN DIANGGAP BEBAN APBN

Untuk PNS, TNI, POLRI
Surat terbuka

Kepada YTH :
Bp. Presiden Republik Indonesia
Bp. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Komisaris Utama dan Direktur Utama PT TASPEN PERSERO.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh .

Dengan penuh rasa prihatin sebagai seorang Pensiunan yang semasa muda telah bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa berharap lebih dengan keilkhasan yang penuh, walaupun digaji dibawah standar hidup layak .

Foto. Gedung PT.Taspen dok.Annual report ID

Akan tetapi tidak adanya penghargaan dan sedikit perhatian kepada para Pensiunan dari Pemerintah Bapak Joko Widodo, Bapak Bambang Brojo Negoro Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menganggap Pensiunan adalah manusia-manusia tak berarti yang hanya menjadi Beban Negara. Yang memberati APBN pada tiap tahun.

Bapak-bapak yang terhormat, kalau boleh saya yang rendah bertanya Dimana Uang Tabungan Pensiun Kami? Uang Pensiun PNS itu bukan bagian dari APBN tapi merupakan Hasil Tabungan Pensiun yang dikumpulkan dan dipotong dari gaji tiap bulan, walaupun dengan gaji yang ada dibawah standar kehidupan yang layak.

Tabungan Pensiun itu sebuah tabungan asuransi yang dikembangkan secara bunga bertumbuh setiap bulan selama 30 tahun Yang apa bila diperhitungan dengan standar BI rate uang pensiun terendah PNS Gol II itu akan mencapai Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.

Perhitungan dengan Standar BI Rate 6% pertahun yang dipotong dari 4,75 % gaji selama 30 tahun akan menghasilkan Dana Pensiun mencapai Rp 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ) Sedangkan Golongan III sebesar sampai Rp 1.000.000.000,- (satu milyard) atau pensiun per bulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah.) sedangkan selama ini yang kami terima sebagai uang pensiun hanya sekitar 40% dari potensi Dana Pensiun yang kami tabung.

Mengapa Kami PENSIUNAN masih dianggap menjadi beban APBN?

Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan yang terhormat, uang pensiun itu uang tabungan kami yang kami pinjamkan bukan uang belas kasihan Negara Kepada Kami. Adalah sangat tidak layak bila kami Pensiunan dianggap menjadi Beban Negara apapun alasannya.

Betapa ganjilnya bahwa kami para pensiunan dianggap sampah kehidupan yang menjadi beban Pemerintah saat ini, yang seharusnya berani mengambil tanggung jawab Pemerintah yang terdahulu.

Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan dengan disaksikan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT.TASPEN PERSERO yang makan Gaji dari Tabungan pensiun Kami, tolong hargai kami sebagai mana layaknya. Ingat keberadaan Pemerintahan saat ini TIDAK AKAN PERNAH TERJADI tanpa pengorbanan kami. Tanpa perjuangan kami apa yang Bapak –bapak dapatkan saat ini tidak akan pernah Bapak-Bapak rasakan.

Tolong hargai kami.

Ibnu Dawam Aziz,
Bersama Pensiunan renta yang diperhinakan.

Wartawan : Elwa’89

Editor : SF

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KPK akan Panggil Wakil Ketua DPR RI Dari PDIP Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut

Published

on

By

Jakarta – Jarrakposbangkabelitung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPR, Utut Adianto, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan politisi PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Pemanggilan itu adalah kali kedua, sebab pada Rabu (12/9/2018), Utut tidak memenuhi pemanggilan penyidik KPK.

Penjadwalan ulang sebagai saksi untuk Utut Adianto (anggota DPR),” katanya di Jakarta, Selasa (18/9/2018), seperti yang dilansir dalam impiannews.com

KPK menduga Utut mengetahui terkait kasus dugaan suap tersebut.

Diketahui, dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Tasdi dan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan tiga kontraktor, Hamdani Kosen, Librata Nababan, serta Ardirawinata Nababan.

Saat ini keempat orang tersangka selain Tasdi tengah menjalani persidangan. Sementara Tasdi masih menjalani proses penyidikan.

KPK menduga Tasdi menerima uang suap sebesar Rp 100juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center melalui Hadi Iswanto. Uang suap Rp 100 juta itu diduga bukan jumlah suap keseluruhan. Sebab commitment fee yang dijanjikan tiga orang kontraktor yakni sebesar 2,5% dari nilai proyek.

Proyek Purbalingga Islamic Center merupakan yang dikerjakan selama 3 tahun, yakni 2017-2019, dengan total nilai Rp77 miliar. Pada tahun 2017, Purbalingga Islamic Center menghabiskan dana sekitar Rp12 miliar, lalu di tahun ini proyek tersebut memakan anggaran sebesar Rp22 miliar, sedangkan di tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp43 miliar. (md)

Editor : SF

Continue Reading

Uncategorized

Sofyan Basir Bebas, MA Tolak Kasasi Jaksa

Published

on

By

Jakarta – jarrakposbangkabelitung.com – Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir akhirnya bisa menghirup udara bebas, sejalan dengan ditolaknya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mahkamah Agung. 

Dikutip dari bisnis.com, vonis kasasi ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro pada Rabu (17/6/2020). “Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum,” kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2020).

Andi menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukum, bahwa Sofyan Basir tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Diketahui, pada November 2019 silam, dalam sidang agenda putusan, majelis hakim menyatakan bahwa mantan Direktur Utama PT PLN itu tak terbukti memfasilitasi transaksi suap dari pengusaha Johannes B. Kotjo ke mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan juga eks Sekjen Golkar Idrus Marham.

Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian. Atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak. Perkara diputus pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020.”

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa Sofyan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1.

Mendengar vonis bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.(red.)

Editor : AJR

Continue Reading

Uncategorized

KALAPAS SUKAMISKIN ; M.NAZARUDDIN TELAH BEBAS BERSYARAT

Published

on

By

Sukamiskin – jarrakposbangkabelitung -Mantan bendahara Politikus Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin, Minggu pagi 14 Juni 2020    Sekitar pukul 08.50 Wib Bebas Menghirup udara Segar Setelah Menerima Surat Keputusan (SK) Dari Kemenkumham Dengan Nomor: PAS- 738.PK 01.04.06 TAHUN 2020 TENTANG CUTI MENJELANG BEBAS NARAPIDANA (CMB).

Wartawan Liputan68 Berhasil Menerima informasi Tersebut Senin 15 Juni Langsung Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung Bapak Thurman SM Hutapea Yang Baru Saja Menjabat Dua Minggu.

Selanjutnya Nazar Akan Menjalani Program Cuti Menjelang Bebas Selama 3 bulan, Dari tanggal 14 Juni 2020 Sampai Dengan tanggal 13 Agustus 2020, Dibawah Pengawasan dan Bimbingan Bapas Bandung, Demikian Thurman menjelaskan kepada awak media.

Muhamad Nazaruddin dok.foto/refublika.com

Nazar Merupakan Narapidana Yang Terjerat dua Kasus Korupsi Berbeda Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, Pada 22 Agustus 2011, Mantan Anggota DPR  itu Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 200 Juta Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Nazar Terbukti Menerima Suap Sebesar Rp 4,6 Miliar Yang Diserahkan Mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris Kepada Dua Pejabat Bagian Keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury.

Nazar Juga Dinilai Memiliki Andil Membuat PT DGI, yang kemudian Berubah Nama Menjadi PT Nusa Konstruksi Engenering, Menang Lelang Proyek Pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Di Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Mahkamah Agung Kemudian memperberat Hukuman Nazaruddin, Dari 4 Tahun 10 Bulan Penjara Dan Denda Rp 200 Juta menjadi 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta.

Belum Selesai Menjalani Masa Hukuman Pada Kasus Pertama, Nazar Kembali Divonis Pada 15 Juni 2016 Dalam Kasus Gratifikasi dan Tindak Pencucian Uang. Nazar Divonis 6 Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar Subsider 1 Tahun Kurungan Penjara.

Dalam Kasus Ini, Nazar Terbukti Menerima Gratifikasi Dari PT Nindya Karya untuk Sejumlah Proyek Dibidang Pendidikan dan Kesehatan, Yang Jumlahnya Rp 40, 37 Miliar.

Dari Uang Tersebut Bos Permai Grup Membeli Saham PT. Garuda Indonesia Sekitar Tahun 2011, Menggunakan Anak Perusahaan Permai Grup. Dengan Demikian Total Masa Hukuman Nazar Dari Dua Kasus itu  adalah 13 Tahun Penjara.

Namun Oleh KPK, Nazar diberikan Hak Status Sebagai Justice Collabolator, Dia  Mendapatkan Remisi terakhir Pada Hari Kemerdekaan RI.17 Agustus Dan Remisi Hari Raya Idul Fitri. Nazar Mendapat Potongan Masa Tahanan Selama 6 Bulan.

Editor : SF

Continue Reading

Trending